Tim Kunker Komisi VI DPR meninjau Gudang Bulog Divre di Mamuju, Sulawesi Barat. Foto: Arief/jk

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, belum ada koordinasi yang baik antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) serta pemerintah daerah penghasil pangan terkait potensi hasil panen petani terutama di daerah-daerah.

“Harus ada koordinasi, jangan sampai kita tidak tahu bahwa ada potensi ekspor, namun di sisi lain kita impor komoditas yang sama,” tegas Azam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI meninjau Gudang Bulog Divre di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/2/2019).

Informasi yang didapat Azam, Sulbar memiliki potensi jagung dan kedelai yang sangat besar. Yang mana hasil panen kedua komoditas tersebut bisa mencapai angka 400 ribu ton dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun sangat disayangkan, informasi ini belom terkoordinir dengan baik oleh Bulog dan kementerian terkait.

Kepada Asisten II Pemprov Sulawesi Barat, legislator Partai Demokrat menyampaikan bahwasanya Bulog bisa menyerap hasil panen masyarakat dengan catatan harganya harus stabil dan sesuai dengan kesepakatan. Tidak bisa bila harganya sedang melambung tinggi, hasil panen petani dijual ke luar.

“Saat harga turun Bulog disuruh beli, ini kan tidak fair. Jadi sebenarnya kalau harga stabil, petani itu tetap diuntungkan. Harga naik dibeli tinggi, harga turun pun juga dibeli tinggi. Bila harga sedang naik, maka akan dibeli sesuai dengan kesepakatan agar seluruh pihak yang terlibat diuntungkan,” papar Azam.

Sekali lagi, Azam menekankan pentingnya koordinasi serta sinkronisasi data yang akurat antar pemangku kepentingan. “Macam-macam permasalahan lintas sektor ini harus dikoordinasikan. Sekarang kelihatannya belum ada koordinasi yang baik di tubuh pemerintah, sehingga membingungkan masyarakat kecil,” pungkas legislator dapil Jawa Timur III itu. (afr/sf)